Anggota Komisi II DPR Teddy Setiadi (tengah). Foto : Sugeng/Man.

Anggota Komisi II DPR Teddy Setiadi dari Fraksi PKS mengatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) seharusnya jangan dianggap sebagai beban keuangan Pemerintah Pusat semata, tetapi juga dalam rangka mensejahterakan masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadilan fiskal untuk masyarakat Jabar.

Teddy mengajak Gubernur dan masyarakat Jabar serius dalam pembentukan DOB dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang mampu memperkuat otonomi daerah. “Karena itu kita mengajak Gubernur Jabar lebih serius dalam pembentukan DOB, agar mampu berakselerasi dan berkolaborasi seperti daerah daerah lainnya, melihat Jawa Barat memiliki potensi yang besar,”ujarnya kepada Parlementaria saat Kunker Komisi II DPR ke Jabar baru-baru ini.

Menurutnya, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan pembangunan diseluruh masyarakat Indonesia secara bersama-sama. “Kalau dilihat memang ada kesulitan tapi jangan dilihat dari sudut pandang itunya saja, tapi dicari bagaimana melakukan pemerataan pembangunan serta mengakselerasi daerah, ini akan lebih optimal,”paparnya.

Menurutnya, jika berpikir pemerataan pembangunan kita harapkan akan ada ruang untuk melakukan inovasi, kolaborasi sehingga kesejahteraan masyarakat disebuah daerah bisa lebih terpacu.  “Apalagi kalau kita bicara tentang daerah-daerah lain, Komisi II sering menerima masukan DOB berbagai daerah, karena itu kita meminta Gubernur Jabar memimpin pembentukan DOB Jabar dengan kajian-kajian komprehensif, seperti latar belakang dan solusinya,”jelasnya.

Sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluhkan bahwa Jabar dengan penduduk hampir 50 juta jiwa namun hanya terdapat 27 kabupaten atau kota. Keluhnya, ada salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa namun dipimpin oleh satu gubernur dan 17 pemerintah daerah kabupaten/kota. “Yang sudah siap DOB sudah banyak, kalau pakai rasio di Jawa Timur, harusnya di Jawa Barat itu 40 daerah,”paparnya.

Terkait DOB, dia menjelaskan, pemerintah pusat berpendapat pemekaran banyak yang gagal. Hal itu bisa saja berlaku di luar Pulau Jawa, karena terbentur persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain-lain. (si)